Terlalu dini, mungkin itu kata yang tepat untuk evaluasi SOTK, praktis baru 6 (enam) bulan kita menjalani SOTK baru, dan waktu yang sangat pendek untuk menilai kinerja SKPD hasil SOTK tersebut. Oke, evaluasi itu penting karena kita bicara masalah “system” disini, sehingga tidak ada masalah waktu mau pendek atau panjang, kalo ternyata sistem ini dinilai tidak berjalan baik maka akan sangat penting untuk sesegera mungkin di evaluasi.Jika melihat secara umum, memang SOTK Kab. Wonosobo lumayan gemuk. Dan perlu diingat “kegemukan” akan menimbulkan banyak kendala dan penyakit, efek yang pertama jelas boros, karena boros maka jelas tidak efesien, yang kedua tumpang tindih tupoksi antar SKPD, yang ketiga pasti sulit untuk menilai hasil kerjanya. Sebagai contoh, ada beberapa SKPD yang naik level yang tadinya kantor menjadi Badan, atau menjadi Dinas, atau ada yang tadinya bukan merupakan SKPD menjadi SKPD tersendiri.
Terlepas dari semua jenis perubahan tesrebut. Prinsipnya adalah SKPD tersebut dapat bekerja dengan baik dan tentunya efesein dan efektif. Untuk kata “efisien dan efektif” inilah ada banyak SKPD yang masih jauh dari itu. Sehingga yang terjadi adalah pemborosan luar biasa, karena biaya pemerintah untuk membiayai operasional kantor tersebut menjadi 2 kali lipat, termasuk untuk membayar tunjangan pejabatnya dan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas peningkatan pelayanan publik pada masyarakat (salah satu indikator IPM)
Mari kita analisa dari sub terkecil saja, bila satu jenis pekerjaan/sub bidang saat ini atau kemarin (SOTK lama) sudah berjalan dan mampu dikerjakan oleh 1 orang pejabat eselon IV/a maka tidak perlu penanganan urusan itu dinaikkan menjadi pejabat III/b, karena yang akan terjadi adalah “pekerjaannya sedikit pejabat yang menangani banyak”. Itu hanya contoh analisa secara sederhana dan itu terjadi pada SOTK sekarang, makanya banyak terjadi pemborosan disana-sini.
Tentang KPM dan Pemdes
Di bagian 1, sudah kita ceritakan fungsi Pemdes itu sebuah siklus yang tidak bisa dipisah satu sama lain (Pemerintah desa, Kelembagaan, Keuangan/Asset desa). Seperti waktu di Bagian Pemdes (SOTK lama), ke 3 fungsi itu terbagi secara jelas dan tegas dalam 3 kasubbag dalam 1 bagian, sehingga pelaksanaan pekerjaannya terkoordinasi dengan baik satu sama lain.
Lalu, urusan lain yang di KPM, bagaimana ?
Hampir semua urusan di KPM, bersifat ”tugas pembantuan”, dan bila urusan-urusan itu lekatkan pada bidang/urusan SKPD lainpun tidak akan menjadi masalah atau beberapa urusan pengaturannya dapat diserahkan pada desa.
Jadi, kita tunggu saja, hasil evaluasi SOTK, apakah pisaunya cukup tajam untuk bisa membelah kembali pemdes dan KPM.
Kita tunggu bersama..
Wah wah wah membaca artikel PEMDES VS KPM, emangnya Film....???? ada part-part segala, part 1 dan 2 sudah ditayangkan, kira2 ada part selanjutnya tidak ya...??? Kalo Saya merasakan sebelum digabung enjoy-enjoy aja, kok sekarang begitu ya....?Mungkin dari pada menunggu part selanjutnya mendingan mencari solusi yang terbaik sehingga masalah Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat yang keduanya berada di desa dapat berjalan sinergi sesuai dengan tupoksinya, kita kadang sangat mudah bicara bekerja sesuai tupoksi, bekerja secara efektif dan efisien danlainsebagainya, satu pertanyaan apakah yang mengatakan sudah bekerja sesuai tupoksi efektif dan efisien.....????? jangan-jangan hanya menjadi slogan yang pada akhirnya akan hilang ditelan waktu
BalasHapusbetul-betul semua harus mawas diri, kita bekerja bukan untuk diri sendiri, but utk rakyat. ingat lho utk rakyat. apa yg kt kerjakan pasti dipertanggung jawabkan kpd pemilik. siapa pemiliknya? tanyakan pd rumput yg bergoyang
BalasHapusThe Right Man In The Right Place MAN
BalasHapusAlhamdulillah episode PEMDES VS KPM sampe part 2 ,untuk episode selanjutnya tidak usah di tayangkan bisa-bisa tambah runyam, semua harus mawas diri, introspeksi diri baik secara pribadi maupun ketika kita masuk dalam tim, ingat kerja tim adalah kerja kolektif dan apapun hasilnya menjadi tanggungjawab bersama
BalasHapus