Telpon dan sms tidak henti-hentinya masuk ke Bidang Pemdes, semua menanyakan kapan cairnya tunjangan Perangkat Desa, hampir tiap hari ada 50 sampai 100 an sms dan telpon masuk. Kades dan perangkat desa setiap bulannya dari APBD dan di transfer ke rekening Bank Pasar menerima tunjangan dari APBD, besarnya cukup lumayan untuk Kades 900 ribu, sekdes non PNS 600 ribu dan perangkat desa 450 ribu.
Namun pencairannya sering terlambat. Kenapa ?
Saya jelaskan deh, proses pencairan dimulai dari laporan spj penerimaan dari desa, selanjutnya kecamatan mengumpulkan spj tersebut dan memverifikasinya, lalu kecamatan mengirimkan ke Bidang Pemdes Kabupaten. Bidang Pemdes atas laporan tersebut memverifikasi spj yg masuk, dan mengajukan proses pencairan pada DPPKAD, selanjutnya di DPPKAD diverifikasi dan setelah clear maka Bidang Pemdes baru bisa mentransper tunjangan tersebut ke Bank Pasar, dari Bank Pasar baru diidistribusikan ke masing-masing desa.
Terus yang bikin lama dimana ?
Baik kita jelaskan :
- Desa mengirim spj ke kec lambat
- Kec harus nunggu lengkap dari semua desa
- Di kab, bidang pemdes harus nunggu semua kec lengkap.
Bagaimana biar cepet ?
Akhirnya Bidang Pemdes mendahulukan spj dari kec yang mauk dulu. Terbukti!! Tiga kecamatan (selomerto, sukoharjo dan Garung) tertinggal karena spj belum masuk ke bidang Pemdes.
Saat ini semua desa sudah cair dan yang belum 3 kecamatan itu.
Saran...
Spj dari desa agar tepat waktu dan sebelum tanggal 10 tiap bulan harus sudah masuk ke meja kami (bidang Pemdes).
Jadi kita tunggu spj nya yang bulan Mei dan Juni.
(from. Bidang Pemdes)
Kasiah tuh perangkat desa kalo tiap bulan telat terus nerima tunjangannya, apalagi perangkat yang punya pinjaman uang atau kredit motor kan bisa nunggak dan kena denda.
BalasHapusdan... bank pasar nya pun bisa-bisa kolaps kalo tunjangannya telat ditransper.
Desa Sembungan,Kreo dan Sigedang bulan Januari s/d April smp sekarang kok blm turun?
BalasHapusKecamatan dikasih honor verifikasi spj tunjangan donk. minimal dikasih obat tetes mata deh..??
BalasHapusTentang Penerimaan Tunjangan Perangkat kadang tidak imbang antara menerima dan stor SPJ, sampai2 penerimaan terlambat gara2 SPJ belum stor, ini membuktikan bahwa administrasi lagi2 salah satu sebabnya, terus salah siapa...??? kami merasakan ada beberapa faktor terkait dengan jalanya pemerintahan di desa : 1)Kurangnya pendekatan persuasif terhadap penyelenggara pemerintahan di desa 2)Tingkat SDM yang berbeda-beda tetapi kurang bersatu 3)Penjelasan ttg tugas2 dan Pengawasan yang masih kurang dan lemah 4)Berjejalnya tugas2 yang masuk ke desa tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan SDM di desa 5)Komunikasi antara Pemerintah Desa dengan yang diatasnya yang masih lemah dan kadang tidak nyambung 6)Belum terjalinnya ikatan batin yg kuat yg membentuk mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan 7)Masih adanya budaya "sendiko dawuh" sehingga ketika tidak diprintah tidak punya inisiatif
BalasHapusSemoga apa yang kami tayangkan salah dan kami berharap ada yang lebih baik lagi dalam mengatasi berbagai permasalahan yg dihadapi desa dengan segala keterbatasan dan potensi yang ada, matur nuwun
sebagai pengurus di tim ADD kertek, bisa dong dikit KKN kec kertek dibantu, ben cair cepet hehehehe...maklum desa2 km buanyak yg mbeler
BalasHapuskenapa desa2 di kec. kertek buanyak yang mbeler...? introspeksi dong
BalasHapusjustru inilah yg msh mjd keprihatinan km, ternyata kesiapan ADD sangat dituntut kesiapan SDM. sementara kt hrs sabar pd kondisi SDM yg ada seperti ini. yg pasti upaya terus kt lakukan pembinaan, bintek serta pengawasannya. namun disana sini pasti ada hambatan. justru dgn inilah kt berharap kec kami dpt terpacu. mksh info dan sarannya. perbaikan kinerja itulah yg kt harapkan agar pelayanan makin meningkat.terus dan terus, maju.....thank's
BalasHapus